Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 UUD 1945

Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 dirangkum dalam BAB XIV UUD 1945 yang menjelaskan dan mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang di dalamnya terkandung asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional serta penguasaan oleh negara.
pasal 33UUD45

Bunyi pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 UUD 1945

 Pasal ini terdiri dari 4 ayat pokok dan 1 ayat ketentuan:

4 ayat pokok

pasal 33 ayat 1 2 3 4 dan 5

1 ayat ketentuan

Penjelasan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 5.

Penjelasan pasal 33 ayat 1

Seluruh komponen usaha dan pelaku usaha di Indonesia harus mengamalkan asas kekeluargaan karena asas ini merupakan landasan yang telah ditetapkan oleh negara. Pasal 33 ayat 1 ini dimanfaatkan sebagai landasan struktural usaha oleh lembaga-lembaga koperasi di Indonesia. Apakah lembaga-lembaga usaha yang lain seperti BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta sudah mengamalkan amanat itu?

Penjelasan pasal 33 ayat 2

Ayat 2 ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya pajak. Penguasaan negara dengan pajak bukan berarti menindas rakyat tapi negara mengajak rakyat untuk berpartisipai dalam kelangsungan hidup, kemajuan dan keamanan negara.

Penjelasan pasal 33 ayat 3

Ayat 3 menjelaskan bahwa pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak baik itu dari bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang dikelola dan diberikan lagi untuk kemakmuran rakyat. Bagi rakyat yang mungkin belum merasakannya, bersabar.

Penjelasan pasal 33 ayat 4

Pasal ini mengikat pemerintah sebagai penguasa perekonomian. Berdasarkan ayat 4 ini perekonomian tidak boleh jatuh ketangan orang asing harus dikelola putra bangsa. Namun karena berbagai alasan yang sangat kuat seperti SDM kita yang memang harus banyak-banyak belajar. Pemerintah harus sigap menghadapi permasalahan ini. Karena apabila semua sektor perekonomian dikelola putra bangsa dan diawasi oleh pemerintah, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dalam segala bidang.

Penjelasan pasal 33 ayat 5

Negara mengatur semua pelaksanaan yang berkaitan dengan pasal 33 UUD 45 dengan undang-undang yang terkait.

Demikian bunyi dan penjelasan pasal 33 ayat 1 2 3 4 dan 5 UUD 1945. Jangan lupa baca juga:
Pasal 26 ayat 1 2 dan 3

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945

Gambar
Tiga ayat dalam pasal 27 menjadi bagian dari BAB X tentang warga negara dan penduduk Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 ini melanjutkan tiga ayat pasal 26 yang menjelaskan dan mengatur tentang kewarganegaraan dan penduduk Indonesia. Bunyi pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 Bunyi pasal 27 UUD 1945 ayat-ayatnya identik dengan hak dan kewajiban penduduk sebagai warga negara Indonesia. Bunyi pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 Penjelasan bunyi pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 Pasal 27 ayat 1 Berdasarkan bunyi pasal 27 ayat 1, negara Indonesia tidak memilah-milah warga negaranya. Dalam hukum dan pemerintahan baik itu kalangan bawah sampai orang yang dinomor satukan di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Bukan kalangan bawah saja yang wajib menjujung hukum dan pemerintahan tapi semua lapisan masyarakat, bunyi pasal 27 ayat 1 ini menegaskan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 Berdasarkan bunyi pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga memang berhak atas ...
Baca selengkapnya

bunyi pasal 30 ayat 1 2 3 4 dan 5 UUD 1945

Gambar
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur dan memfasilitasi rakyat Indonesia, baik itu rakyat sipil maupun rakyat yang tergabung dalam aparatur negara seperti TNI dan POLRI untuk bersama-sama menjaga dan mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada BAB XII UUD 1945 tentang pertahanan negara dan keamanan negara, berisi bunyi pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Pasal 30 ini memfasilitasi hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara dalam keikutsertaannya mempertahankan dan mengamankan negara. Bunyi Pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 UUD Tahun 1945 Penjelasan bunyi pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal 30 ayat 1 Penjelasan bunyi pasal 30 ayat 1: tanpa kecuali bagi seluruh warga negara Indonesia memunyai hak dan kewajiban dalam masalah pertahanan serta keamanan negara, karena tidak akan tercipta semua itu tanpa ada persatuan dan kesatuan seluruh warga negara. Pasal 30 ayat 2 Penjelasan bunyi pasal 30 ayat 2: Ayat 2 dalam pasal 30, negara menetapkan dua komponen besar sebag...
Baca selengkapnya