bunyi pasal 30 ayat 1 2 3 4 dan 5 UUD 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur dan memfasilitasi rakyat Indonesia, baik itu rakyat sipil maupun rakyat yang tergabung dalam aparatur negara seperti TNI dan POLRI untuk bersama-sama menjaga dan mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Pada BAB XII UUD 1945 tentang pertahanan negara dan keamanan negara, berisi bunyi pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Pasal 30 ini memfasilitasi hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara dalam keikutsertaannya mempertahankan dan mengamankan negara.
pasal 30

Bunyi Pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 UUD Tahun 1945

pasal 30 ayat1234dan5


Penjelasan bunyi pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5

Pasal 30 ayat 1

Penjelasan bunyi pasal 30 ayat 1: tanpa kecuali bagi seluruh warga negara Indonesia memunyai hak dan kewajiban dalam masalah pertahanan serta keamanan negara, karena tidak akan tercipta semua itu tanpa ada persatuan dan kesatuan seluruh warga negara.

Pasal 30 ayat 2

Penjelasan bunyi pasal 30 ayat 2: Ayat 2 dalam pasal 30, negara menetapkan dua komponen besar sebagai tonggak utama yang merupakan kekuatan internal dan kekuatan eksternal bangsa Indonesia. Dua komponen itu TNI dan POLRI.
Untuk menjaga kutuhan wilayah TNI sangat membutuhkan partisipasi seluruh lapisan warga negara. Karena sangat mustahil TNI memikul tanggung jawab itu tanpa campur tangan warga negara sipil dan POLRI.

Pasal 30 ayat 3

Penjelasan bunyi pasal 30 ayat 3: Sebagai kekuatan utama dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara, pasal 30 ayat 3 membagi TNI menjadi tiga bagian sesuai dengan keadaan bangsa Indionesia yang terdiri dari darat, laut/air dan udara. Negara menciptakan putra terbaik-putra terbaik bangsa yang memiliki SDM yang tinggi dibidang militer dari semua angkatan baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kualitas militer Indonesia sangat diperhitungkan oleh bangsa lain.

Pasal 30 ayat 4

Penjelasan bunyi pasal 30 ayat  4: Indonesia mempercayakan kepada POLRI sebagai kekuatan utama untuk urusan internal negara seperti penegakkan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga merupakan tanggung jawab yang besar, karena POLRI harus berhadapan langsung dengan berbagai elemen bangsa dan berbagai karakter warga negara.

Pasal 30 ayat 5

Penjelasan bunyi pasal 30 ayat 5 :Selain pasal 30 UUD 1945, secara khusus negara mengatur Kepolisian Negara Repuplik Indonesia dengan undang-undang negara republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan TNI diatur dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2002 dan undang-undang nomor 34 Tahun 2004.

 Demikian bunyi pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD 1945 dan penjelasannya, semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 UUD 1945

Gambar
Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 dirangkum dalam BAB XIV UUD 1945 yang menjelaskan dan mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang di dalamnya terkandung asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional serta penguasaan oleh negara. Bunyi pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 UUD 1945  Pasal ini terdiri dari 4 ayat pokok dan 1 ayat ketentuan: 4 ayat pokok 1 ayat ketentuan Penjelasan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Penjelasan pasal 33 ayat 1 Seluruh komponen usaha dan pelaku usaha di Indonesia harus mengamalkan asas kekeluargaan karena asas ini merupakan landasan yang telah ditetapkan oleh negara. Pasal 33 ayat 1 ini dimanfaatkan sebagai landasan struktural usaha oleh lembaga-lembaga koperasi di Indonesia. Apakah lembaga-lembaga usaha yang lain seperti BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta sudah mengamalkan amanat itu? Penjelasan pasal 33 ayat 2 Ayat 2 ini sangat berhubungan erat dengan yang nama...
Baca selengkapnya

pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945

Gambar
Tiga ayat dalam pasal 27 menjadi bagian dari BAB X tentang warga negara dan penduduk Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 ini melanjutkan tiga ayat pasal 26 yang menjelaskan dan mengatur tentang kewarganegaraan dan penduduk Indonesia. Bunyi pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 Bunyi pasal 27 UUD 1945 ayat-ayatnya identik dengan hak dan kewajiban penduduk sebagai warga negara Indonesia. Bunyi pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 Penjelasan bunyi pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 Pasal 27 ayat 1 Berdasarkan bunyi pasal 27 ayat 1, negara Indonesia tidak memilah-milah warga negaranya. Dalam hukum dan pemerintahan baik itu kalangan bawah sampai orang yang dinomor satukan di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Bukan kalangan bawah saja yang wajib menjujung hukum dan pemerintahan tapi semua lapisan masyarakat, bunyi pasal 27 ayat 1 ini menegaskan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 Berdasarkan bunyi pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga memang berhak atas ...
Baca selengkapnya